Anies Baswedan Akui Ada “Kontrak Politik” Dengan Para Buruh

Majalah24 – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui terdapat kontrak politik bersama para buruh salah satunya terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2018 yang lebih tinggi dari yang ditentukan dalam PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Anies mengatakan semua janji yang tertuang dalam kontrak politik pasti akan ditepati.

“Iya ada (kontrak politik),” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11).

Namun dia meminta semuanya untuk bersabar karena pemerintahnya baru berjalan dua minggu, dan ia meminta waktu untuk menunaikan semua janji-janjinya.

Baca juga : “PDIP Sebut Seharusnya Prabowo Tidak Perlu Ikut Pilpres 2019 Lagi”

“Ada yang harus dikerjakan bulan ini, ada yang harus dikerjakan bulan depan, jadi semuanya perlu waktu untuk pelaksanaan, karena itu beri kita waktu, nanti akan kita tunaikan,” kata Anies.

Sebelumnya, para buruh yang tergabung dalam serikat buruh Indonesia melakukan aksi demo sebagai bentuk kekecewaan terkait penetapan UMP 2018, para buruh menyebut Gubernur Anies Baswedan telah mengingkari janji politik pada masa kampanyenya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal menunjukkan kontrak politik tertulis di hadapan massa aksi. Ia menuturkan bahwa Anies berjanji tidak akan menggunakan PP 78 untuk penetapan UMP. Lantas, massa menjadi panas setelah orator berujar meminta cabut mandat Anies-Sandi hari ini juga.

“Kita mulai dari Balai Kota ini kita nyatakan cabut mandat Anies-Sandi, gubernur pembohong,” ujar Said saat berorasi.

Sebenar nya masih ada 9 point lagi selain menaikan UMP dari janji / kontrak politik yang di sepakati oleh kedua pihak tersebut. Point-point tersebut tidak luput dari DP rumah nol rupiah yang di peruntukan untuk buruh, menyediakan transportasi terjangkau untuk buruh yang termausk di kawasan industri, dan juga untuk menolak reklamasi, dan sebagainya.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *