KLIK DISINIMari Baca Berita Politik Nasional Indonesia Terbaru !

Keraguan Hakim Terhadap Setya Novanto di Sidang e-KTP

Majalah24,- Majelis hakim perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP,dengan terdakwa Andi Narogong,mencecar Ketua DPR Setya Novanto terkait pertemuan dirinya dengan sejumlah pihak dalam proyek senilai Rp5,9 triliun.

Ketua majelis hakim John Halasan Butar-butar mempertanyakan informasi tentang pertamuan Setya Novanto dengan Andi Narogong di Hotel Melia, Jakarta.

Pertemuan itu dihadiri juga mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman serta Sugiharto.

Setya Novanto dengan tenang membantahnya.

“Tidak benar yang mulia. Seperti BAP dan juga seperti pada sidang yang lalu, tidak benar,” kata Setya Novanto.

Baca juga : Umat Islam Indonesia Di Puji-Puji New york Karena Hal ini

Namun Hakim John tak puas dengan jawaban Setya Novanto. Dia lantas meminta Setya Novanto agar bisa meyakinkan semua pihak bahwa dirinya tak ikut dalam pertemuan bersama Andi Narogong, Diah, Irman dan Sugiharto.

Pasalnya ada lebih dari satu saksi menyebut Setya Novanto ikut dalam pertemuan di Hotel Gran Melia yang digelar pagi hari itu.

“Iya saya paham, hanya begini saudara Novanto, karena sumber yang menceritakan pertemuan itu lebih dari satu, coba bagaimana kira-kira Anda bisa meyakinkan semua pihak di persidangan ini bahwa anda betul betul tidak ikut di sana?” tanya hakim.

“Pada saat itu juga, kalau saya belum pernah datang jam enam. Karena jam enam itu juga belum buka. Jadi tidak benar bahwa saya melakukan pertemuan di sana,” timpal Setnov.

Setya Novanto kembali membantah saat ditanya hakim apakah mengenal Irman. Setya Novanto mengaku baru tahu Irman belakangan, saat membaca berita di sebuah media massa pada 2015.

“Saudara Irman saya tidak kenal. Tetapi pada tahun 2015, itu saya pernah, setelah saya lihat di Tempo, saya ingat pernah ketemu saudara Irman, pada waktu jadi plt Gubernur Jambi,” tuturnya.

Setya Novanto menyebut pertemuan dengan Irman terjadi saat dirinya berkunjung ke Jambi, bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ketika itu, Luhut Binsar Panjaitan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Kesehatan dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

“Kami bersama-sama ke sana, kami baru ingat bahwa saudara Irman jadi pejabat gubernur, plt di sana,” tuturnya.

Hakim John tampak belum puas dengan jawaban Ketua Umum Partai Golkar itu. Dia kembali mencecar Setya Novanto, apakah Irman pernah mendatangi kantornya.

“Tidak pernah yang mulia,” jawab Setnov.

Baca juga : Alasan Pria Jatuh Hati Pada Wanita Gemuk,Simak!

“Ini memang perlu kehati-hatian ekstra, karena ada sumber yang katakan itu, kebetulan ketika saksi memberikan keterangan tempo hari membenarkan, saya mempersilakan terdakwa menyatakan keberatan, tapi terdakwa tidak mengatakan keberatan. Jadi tidak pernah?” kata hakim John.

“Tidak pernah,” jawabnya lagi.

Setya Novanto juga membantah ikut menikmati uang dari proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

“Ini fitnah yang sangat kejam, yang selalu dilakukan dari pihak-pihak yang berusaha menyudutkan saya,” kata Setya Novanto.

Setya Novanto mengklaim sama sekali tidak mengetahui soal aliran uang dari proyek senilai Rp5,9 triliun itu.

Mantan Ketua Fraksi Golkar ketika proyek e-KTP bergulir pada 2010 itu, mengaku baru tahu ada permasalahan dalam proyek yang disebut-sebut diatur oleh Andi Narogong dari pemberitaan media massa, sekitar 2012-2013.

Setya Novanto tak menyangka ada permasalahan di proyek e-KTP tersebut. Namun dia lupa apa yang jadi permasalahan dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

“Saya mendengar saat di media-media, kami tidak sangka prosesnya ternyata ada masalah,” ujarnya.

Berdasarkan surat dakwaan Andi Narogong, Setya Novanto disebut sebagai pihak yang mengatur proyek e-KTP sejak awal bersama Andi. Dia juga disebut menerima jatah Rp574 miliar dari proyek senilai Rp5,9 triliun, yang menggunakan APBN.

Setya Novanto sudah sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Namun, status tersangka mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR saat proyek e-KTP bergulir itu hilang, setelah menang melawan KPK di praperadilan.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *