Orde Baru Lebih Anti Islam Dibandingkan Kepemimpinan Era Jokowi

Majalah24,- Alumni 212 baru saja menghelat reuni akbar kemarin di kawasan Monas kemarin,Sabtu (2/12).Dalam acara tersebut, sejumlah tokoh turut hadir dan berpidato. Mereka di antaranya Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, pendiri Partai Amanat Nasional Amien Rais, dai Felix Siauw, Ketua FPI Sobri Lubis.Dan hadir pula Ketua Presidium Alumni 212 selaku penyelenggara, Slamet Maarif.

Isi dari pidato para tokoh cenderung tidak jauh berbeda yaitu mengajak seluruh peserta reuni untuk merenungi kembali yang mereka lakukan hari ini dan ditempat yang sama pada tahun lalu,

Pidato mereka juga berisi kritik terhadap pemerintahan presiden Jokowi.Di antara sekian tokoh yang berpidato, Slamet Maarif bisa dibilang agak berbeda dengan tokoh yang lain. Terutama ketika Slamet menyatakan bahwa Pemerintahan Jokowi terindikasi alergi terhadap Islam atau Islam Phobia.

“Alumni 212, merasakan tiga tahun pemerintah sekarang tidak terlalu ramah dengan umat Islam, bahkan, kami rasakan semakin lama semakin menggigit,” ucap Slamet saat berpidato.

Lanjut Slamet, tokoh FPI Rizieq Shihab dikriminalisasi. Slamet menilai kelompok yang selama ini mengkritik dan berseberangan dengan pemerintah kerap dikriminalisasi.

Sementara, ketika kelompok pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengutarakan ujaran kebencian di media sosial malah dilindungi pemerintah.

“Kasus Viktor Laiskodat menunjukkan islam phobia. Yang mengancam pembunuhan dimana mana tetap hidup aman karena dilindungi kekuasaan,” ucap Slamet.

“Kami sampaikan bahwa kami merasakan nilai-nilai keadilan begitu jauhnya dengan umat Islam,” lanjut Slamet.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, tidak setuju pernyataan Slamet tersebut dan justru mempertanyakan Islam yang dimaksud Slamet.

“Umat Islam yang mana yang digigit?” ucap Adi, Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mengenai Rizieq Shihab yang disebut Slamet sebagai bukti kriminalisasi pemerintah terhadp umat Islam, Adi sangat tidak sepakat. Adi menegaskan bahwa umat Islam di Indonesia bukan hanya Rizieq dan kelompoknya saja.

Rizieq tidak bisa disebut sebagai simbol umat Islam karena ada ratusan juta warga negara Indosia yang juga beragama Islam. Oleh karena itu, setiap tingkah laku Rizieq tidak bisa disebut sebagai cerminan penganut Islam di Indonesia. Kemudian, apabila Rizieq merasa dikriminalisasi, bukan berarti seluruh umat Islam di Indonesia merasa terkriminalisasi.

Adi lalu mengulas kembali tentang bagaimana rezim Orde Baru bersikap terhadap kelompok-kelompok Islam.Kala itu, Orde Baru bisa disebut Islam Phobia karena sangat membatasi ruang gerak kelompok Islam dalam panggung politik.Misalnya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, dan sejumlah partai Islam lainnya difusikan menjadi satu partai saja, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tujuannya agar memudahkan pemerintah dalam mengontrol kelompok Islam.

Hal tersebut juga dilakukan Soeharto, selaku pimpinan Orde Baru,karena merasa kelompok Islam adalah kekuatan yang berpotensi merong-rong kekuasaannya.

“Di luar itu Orba juga memberlakukan asas tunggal Pancasila untuk semua ormas. Akibatnya, ormas islam banyak yang dibubarkan,” kata Adi.

Sikap Orde Baru tersebut, lanjut Adi, jelas sangat berbeda dengan sikap Pemerintahan Jokowi. Adi mengatakan bahwa banyak kelompok dan partai Islam yang berdiri selama Jokowi menjabat sebagai presiden.

Ormas-ormas yang berasaskan Islam pun tidak dibubarkan asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan, Jokowi juga tidak pernah mengurung ruang gerak ormas Islam seperti yang dilakukan Soeharto di masa lalu.

Baca juga : Panitia 212 Sebut Ada 7,5jt Perserta, Polisi Sebut Hanya Sekitar 30ribu
Baca juga : Jokowi Adalah Alumni 212
Baca juga : Sandiaga Uno Sebut Dirinya Tidak Akan Hadiri Reuni 212, Ini Alasannya !

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *