RAPBD DKI 2018 Bengkak, Sandiaga Sebut Itu Salahnya Dari Masa Ahok

Majalah24 – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan- Sandiaga Uno kembali menjadi perhatian khusus warga Jakarta. Hal ini diakibatkan anggaran Rancangan APBD 2018 yang membengkak mencapai Rp 77,11 miliar. Di tahun 2017, APBD Perubahan disepakati pada angka Rp 70,19 triliun.

Masih dalam proses pembahasan, RAPBD DKI 2018 tersebut mendapatkan banyak kritikan. Pasalnya beberapa anggaran mengalami kenaikan cukup signifikan, seperti anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Percepatan Pembangunan (TGUPP). Jika sebelumnya hanya Rp 2,35 miliar kini meroket jadi Rp 28 miliar dalam RAPBD 2018.

Kemudian Anies-Sandi juga memasukkan anggaran Pengendalian Hama Terpadu Gedung Komplek Balai Kota dan Rumah Dinas Pimpinan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 280.373.702 dari yang sebelumnya sebesar Rp 266 juta. Dan DPRD juga mendapat anggaran untuk perbaikan kolam air mancur yang nilainya cukup signifikan yakni sebesar Rp 620.715.162. Jika sebelumnya saat Sumarsono menjadi PLT Gubernur anggaran yang senilai Rp 500 juta di tolak.

Baca Juga : Setnov Merusak Citra Golkar Di Mata Kaum Milenial

Ramai menjadi pemberitaan, Sandiaga lepas tangan dan melempar bola panas tersebut pada Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok). Alasannya, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang merancang dan mengusulkan adalah pada masa pemerintahan sebelum dirinya.

Politisi Gerindra ini tidak mau disalahkan akibat bengkaknya anggaran RAPBD 2018 yang mencapai Rp 77,11 triliun. Berulang kali, dia menegaskan, banyaknya anggaran dibuat pada saat kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Untuk itu dia mempersilakan bagi Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kiranya anggaran untuk beberapa program yang dikurangi.

“Silakan, silakan, (evaluasi) bagus banget. Enggak ada masalah. Kan sebagian juga dari zamannya Pak Ahok dan Pak Djarot yang dimasukan. Jadi kita enggak mau memecah belah, pokoknya intinya kita fokus untuk warga yang marjinal, warga yang selama ini belum tersentuh,” ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/11).

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *